5 Fakta Terbaru Program Tapera, Masih Mau Menolak?

5 fakta terbaru program tapera masih mau menolak e2fc0f3

kabarkutim.com.com, Jakarta – Program () masih hangat diperbincangkan masyarakat. Sebab, banyak pihak yang mempertanyakan manfaat perluasan program ini bagi masyarakat pekerja.

merupakan kelanjutan dari Lembaga Tabungan Perumahan (Bapertarum). Program Tapera mencakup pegawai swasta dan independen, sedangkan program sebelumnya, Bapertarum, hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Penambahan Program Tapera pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2024

Perluasan Tapera untuk pekerja swasta dan wiraswasta terjadi ketika pemerintah khawatir akan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal.

Berikut fakta terbaru Tapera yang dirangkum kabarkutim.com.com Kamis (6/6/2024). 1. Kontribusi Tapera dimulai pada tahun 2027

Sesuai PP 21 Tahun 2024, iuran bagi pegawai peserta Tapera paling lambat dimulai pada tahun 2027. Komisaris Badan Pengelola (BP) Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan, tidak ada pemotongan gaji pekerja untuk menyelamatkan Tapera.

“Saat ini belum ada pengumpulan anggota baru, baik ASN maupun non-ASN,” kata Heru dalam konferensi pers update , Rabu (5/6/2024).

Tapera saat ini hanya mengelola dua sumber pendanaan: Dana APBN untuk Pembiayaan Perumahan Palsu (FLPP) dan Dana Pegawai Negeri Sipil yang dahulu bernama Bapertarum.

Namun, Heru tidak menjelaskan secara gamblang kapan iuran tidak selalu jelas mengacu pada alur PP 25 Tahun 2020 yang berarti pengusaha harus mendaftarkan pekerjanya paling lama 7 tahun setelah ketentuan tersebut berlaku.

“Jadi kalau tahun 2027 belum, tergantung BP Tapera siap atau tidak. Kalau kita disiapkan oleh pemerintah, oleh panitia untuk memulai pengumpulan baru, tentu kita siap dengan proses sosialisasinya seperti apa. tentang.

 

Salah satu keuntungan bergabung dengan Tapera adalah mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan harga terjangkau. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR Herry Trisaputra Zuna membenarkan, lokasi perumahan tergantung kebutuhan masyarakat.

“Karena yang kami bantu adalah kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan KPR dengan bunga wajar dan bisa dicicil. Lokasi properti sangat tergantung permintaan,” kata Herry dalam Media Briefing BP Tapera. Rabu (5/6/2024).

Herry menambahkan, berdasarkan tingginya tingkat urbanisasi, pihaknya ingin masyarakat bisa hidup dalam waktu perjalanan yang wajar menuju tempat kerjanya.

“Dengan waktu tempuh wajar satu jam dari tempat kerja, hal ini yang kami dorong agar rumah yang digunakan tidak hanya sekedar tanah atau tanah,” ujarnya.

 

Kepala Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan mata uang Tapera akan tetap berlaku selama merupakan instrumen investasi yang aman. Termasuk instrumen investasi mulai dari sukuk hingga Surat Berharga Negara (SBN).

“Untuk pembiayaan perumahan, dia bisa berinvestasi di mana saja, karena BP Tapera adalah operator investasi pemerintah, dia bisa mencairkan deposito di bank, kemudian SBN, termasuk Sukuk dan lain-lain. Tapi dia juga bisa berinvestasi di undangan lain yang aman.” . Konferensi di Kantor BP Tapera, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024).

Menurutnya, kegiatan investasi dilakukan guna memaksimalkan keuntungan peserta Tapera. Kemudian, di akhir masa kepesertaan, peserta akan menerima uang hasil pemupukan beserta simpanan pokok.

Selain itu, kegiatan investasi juga dilakukan untuk memperkuat peran BP Tapera sebagai operator. Dimana BP Tapera akan menawarkan kredit rumah berbunga rendah serta pinjaman renovasi rumah.

“Kemudian harapannya BP Tapera bisa dapat kembali yang tentunya kalau returnnya bagus bisa mendanai lebih banyak perumahan rakyat,” ujarnya. 

Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera) atau .

Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan sejumlah alasan mengapa Tapera harus dihapuskan, dengan penekanan utama pada potensi korupsi dalam pengelolaan dana tersebut, menurut Said Iqbal.

Dana Tapera dihimpun dari iuran pekerja dan pengusaha, namun dikuasai oleh pemerintah tanpa ada iuran dari Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dana yang sangat besar.

“Model Tapera bukanlah sistem jaminan sosial atau bantuan sosial yang transparan. Dana yang berasal dari iuran masyarakat diatur oleh pemerintah yang tidak boleh ikut serta dalam dana yang bukan berasal dari APBN atau APBD. Hal ini membuka peluang besar terjadinya korupsi.” Demikian keterangannya, Minggu (2/6/2024).

 

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan telah menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pengelola Keuangan (BPK) terkait pengembalian Dana Tapera bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebelumnya, BPK menyebutkan, ada 124.960 pensiunan PNS yang tidak menerima santunan dari Tapera. Total nilai non kepesertaan BP Tapera sebesar Rp 567,5 miliar. BPK memastikan hingga akhir tahun 2023 telah menyerahkan seluruh iuran anggota senilai Rp 567,5 miliar.

BP Tapera menyampaikan: “Pada akhir tahun 2023, seluruh temuan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan BP Tapera, artinya substansi hasil telah kami percayakan kepada seluruh peserta kepada peserta setelah berakhirnya kepesertaan”. Komisaris, Heru Pudyo Nugroho saat jumpa pers di kantor BP Tapera, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/6).

Hery memastikan permasalahan terkait ditemukannya 124.960 purnawirawan PNS yang tidak mengembalikan uang Tapera sudah diselesaikan BPK.

“Dan ini sudah kami laporkan ke BPK, tapi kemudian BPK mengumumkan sudah selesai,” ujarnya.

Heru mencatat, BP telah memberikan penggantian kepada 956.799 pegawai pensiunan atau ahli warisnya sejak beroperasi hingga tahun 2024. Sedangkan total nilai yang disalurkan sebesar Rp4,2 triliun.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *