kabarkutim.CO.ID, JAKARTA – Hari Pangan Nasional (HGN) mempunyai sejarah panjang dalam upaya perbaikan gizi umum di Indonesia. Sejak tahun 1950, Menteri Kesehatan Dr. J. Leimena, mengangkat Profesor Poorvo Soedarmo sebagai Kepala Lembaga Pangan Rakyat (LMR) yang juga dikenal dengan nama Institut Voor Volksvoeding (IVV). Profesor Purwo Soedarmo dikenal sebagai bapak pangan Indonesia, namun LMR merupakan organisasi yang berperan dalam industri pangan Indonesia.
Diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Sehat Negerika pada Kamis (25/1/2024), bahwa HGN sendiri memperingati dimulainya Tenaga Kerja Pangan Indonesia dengan didirikannya Sekolah Penerjemah Makanan oleh LMR pada tanggal 25 Januari 1951. Sejak saat itu. , di banyak perguruan tinggi di Indonesia, pendidikan pekerja industri makanan berkembang pesat. Oleh karena itu, tanggal 25 Januari ditetapkan sebagai Hari Pangan Nasional di Indonesia.
Festival HGN pertama kali diselenggarakan oleh LMR pada pertengahan tahun 1960an, dan Badan Pangan telah menyelenggarakan festival tersebut sejak tahun 1970an. Tema besar HGN pada RPJMN 2015-2019 adalah “Membangun pangan menuju bangsa yang sehat dan sejahtera”.
Dalam rangka HGN ke-59 (2019), para pejabat yang saat itu menjabat sebagai Chief Medical Officer, antara lain Dr. Kirana Pritasari mengatakan perayaan HGN merupakan momen penting untuk membangkitkan kesadaran dan meningkatkan komitmen berbagai pihak dalam menciptakan gizi untuk bangsa yang sehat dan sejahtera.
Pencapaian gizi Indonesia telah menghasilkan perbaikan prevalensi masalah gizi, khususnya gizi buruk dan stunting. Meski masih berada di atas ambang batas WHO untuk masalah kesehatan masyarakat, namun berdasarkan Riskesdas 2013-2018, prevalensi gizi buruk dan stunting masing-masing menurun dari 19,6 persen menjadi 17,7 persen dan dari 37,2 persen menjadi 30,8 persen.
Namun, tegas Dr. Kirana meyakini Indonesia akan menghadapi permasalahan gizi lebih dan obesitas, serta penyakit tidak menular yang cenderung meningkat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan gizi masyarakat memerlukan koordinasi dan konsolidasi intervensi yang rentan, serta konvergensi dan keberlanjutan program.
Intervensi sensitif gizi yang melibatkan sektor non-kesehatan diakui sebagai komponen kunci keberhasilan peningkatan gizi masyarakat. Dirjen menegaskan, upaya bersama pemerintah dan masyarakat melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan kekeluargaan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang maksimal.
