JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan total anggaran yang dialokasikan untuk Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN) pada tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp72,8 triliun. Implementasi awal anggaran IKN tahun 2023 sebesar Rp26,7 triliun atau 97,6% dari batasan Rp27,4 triliun.
“Kalau dilihat pada tahun 2022, kita sudah mengeluarkan dana untuk IKN sebesar Rp5,5 triliun, meningkat signifikan menjadi Rp26,7 triliun pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi Rp40,6 triliun pada tahun depan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers. Tentang Pelaksanaan dan Pemenuhan APBN Jakarta, Selasa (1 Februari 2024).
Sri Mulyani mengatakan, kelompok anggaran pengembangan IKN ada dua. Pertama adalah implementasi klaster infrastruktur senilai Rp23,8 triliun (batas Rp24,3 triliun).
Kawasan inti meliputi Istana Kerajaan dan gedung pemerintahan pusat. Selanjutnya ada pembangunan ASN dan apartemen pertahanan dan keamanan negara, ujarnya.
Kemudian pembangunan jalan tol, penggandaan Jembatan Pulau Bentang Pendek Balang, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir di cekungan Sanggai, Pamaluan, Saluang dan Tengin, jelas Sri Mulyani.
Selain itu, klaster kedua adalah penerapan klaster non-infrastruktur senilai Rp3 triliun hingga Rp2,9 triliun. Digunakan untuk koordinasi dan persiapan relokasi, perencanaan relokasi, rekomendasi kebijakan, kegiatan pemetaan, dukungan keamanan untuk operasional kepolisian dan otoritas IKN.