Indonesia Bakal Terapkan Cukai Minuman Berpemanis Kemasan, Kemenkes: 50 Negara Lain Sudah Lakukan

indonesia bakal terapkan cukai minuman berpemanis kemasan kemenkes 50 negara lain sudah lakukan dcbeb4b

kabarkutim.com.com, Jakarta Indonesia berencana menerapkan undang-undang perpajakan minuman ringan kemasan (MBDK) tahun ini. Penggunaan pajak terhadap minuman ringan bukanlah hal baru, sekitar 50 negara sebelumnya telah menerapkan undang-undang ini.

“Sudah 50 negara yang menerapkan cukai SSB (Minuman Manis atau Minuman Manis),” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Menteri Kesehatan Indonesia () Eva Susanti di Jakarta Pusat, Senin (29). /29). 1/2024).

Bacaan Lainnya

Negara-negara terkait seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam telah menerapkan undang-undang serupa selama beberapa waktu.

Malaysia misalnya, sejak 2019 mengenakan pajak sebesar 0,40 Ringgit Malaysia atau setara Rp 1.300 – per 100 ml minuman beralkohol dengan lima gram.

Selain itu, Filipina menerapkan undang-undang yang sama sejak tahun 2018 dengan menerapkan pajak sebesar 6 Peso Filipina atau sekitar Rp 1.600,- per liter untuk kalori dan minuman yang tidak membakar kalori.

Statistik di Filipina menunjukkan manfaat penerapan undang-undang perpajakan untuk minuman beralkohol. Hebatnya lagi bisa mencegah ribuan penyakit diabetes dan gangguan jantung di luar negeri.

Di Filipina, penggunaan pajak (pada MBDK) dapat mencegah 5.913 kematian terkait diabetes, 10.339 kematian terkait penyakit jantung, dan 7.950 kematian terkait stroke dalam 20 tahun ke depan, kata Eva kepada Antara.

Menurut penelitian, pemberlakuan cukai di MBDK akan membantu mengurangi peningkatan stres sebesar 1-3 persen dan toksisitas sebesar 1-4 persen.

“Dari sisi kesehatan, penerapan pajak MBDK akan menurunkan angka kejadian diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan penuaan dini, kematian,” ujarnya.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan melakukan perbandingan dengan menggunakan pajak MBDK sebesar USD0,3 atau Rp4.700 per liter. Hal ini akan mengurangi 63.000 kasus diabetes di masyarakat miskin dan 1.487.000 kasus diabetes di masyarakat berpendapatan tinggi.

Wakil Menteri Kesehatan Pemerintah Indonesia Dante Saksono Harbuwono mengatakan pada tahun ini akan disahkan undang-undang mengenai Pajak Produk Minuman Ringan Dalam Kemasan (MBDK).

Menurut Dante, reformasi perpajakan MBDK kini sudah memasuki tahap akhir.

“Sudah sampai tahap final, nanti semua akan dilaksanakan,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante di Jakarta, pada 29 Januari 2024.

Pada tahap ini MBDK dikompilasi dan diintegrasikan dengan komponen-komponen yang diperlukan. Salah satunya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai dengan jumlah produk yang digunakan.

“Situasi ini akan kita laksanakan secepatnya, tidak ada kendala nyata, tahun ini sudah lewat, sudah diserahkan, dipastikan segera ditandatangani, karena sudah selesai maka lakukan sekolah,” kata Dante.

Penerapan sistem perpajakan diterapkan di MBDK karena saat ini minuman jenis tersebut menjadi salah satu faktor risiko penularan berbagai penyakit yang ada di masyarakat.

“Kalau membaca Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) sepuluh tahun terakhir, diabetes meningkat dua kali lipat dari sepuluh persen,” jelas Dante.

Menurut data Kementerian Kesehatan, 28,7 persen masyarakat Indonesia memiliki konsumsi gula, garam, dan lemak lebih tinggi dari batas.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *