kabarkutim.com.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus memanfaatkan kerja sama dalam mengembangkan usahanya. Menurutnya, persatuan para pihak sangat diperlukan untuk memperkuat empat pilar peningkatan daya saing UMKM.
Empat pilar yang dimaksud adalah inovasi UMKM, akses kemitraan, akses digitalisasi, dan akses pembiayaan. Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam pertemuan dengan 19 UMKM Balai Besar di Hans Mart, Lampung Selatan, Lampung pada Sabtu, 3 Agustus 2024.
Selain itu, Mendag menekankan pentingnya kerja sama antar sektor. Ia mencontohkan kerja sama antara pasar sehari-hari dan lembaga keuangan sebagai penyedia modal.
Selain itu, pembelian produk UMKM juga dipengaruhi oleh kualitas kegiatan lain, seperti pariwisata.
“Melalui media sosial, UMKM bisa memperluas promosi produk. Jika UMKM ingin sejahtera, hendaknya memulai bisnis digital dan tidak berhenti berinovasi, misalnya pada produk dan volume produksi yang berbeda,” kata Zulhas, seperti dikutip dalam laporan yang diterbitkan, Minggu. (04/08/2024).
Zulhas menambahkan, pendirian pusat UMKM atau pusat pameran juga merupakan langkah penting dalam memajukan UMKM, yakni sebagai sarana bagi masyarakat dan wisatawan untuk mengetahui kualitas dan banyaknya produk lokal.
“Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan banyak pihak, pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan generasi muda,” jelasnya.
Zulhas berharap dapat lebih banyak lagi menjalin kemitraan untuk program-program yang berkaitan dengan UMKM, antara lain perbankan, toko tradisional, serta dunia usaha dan usaha lokal.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengakui perlunya inovasi untuk mendukung akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melihat hal tersebut, Teten menyinggung nilai kreditnya.
Sejauh ini, pinjaman perbankan untuk UMKM baru tersalurkan sekitar 19 persen, sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin angka tersebut mencapai 30 persen pada tahun 2024.
“Sulit sekali Pak Presiden tanya ke saya, kenapa tidak 30 persen sajadi Indonesia Clothing Summit 2024, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Teten menilai persyaratan agunan dan riwayat kredit yang penting untuk memperoleh pinjaman bank menghambat akses terhadap UMKM.
Makanya kita minta ada perubahan skor kredit baru. Jadi kalau bank ini menghubungkan tambahan penggunaan informasi properti dan riwayat pinjaman, jumlah masyarakat penerima pinjaman. di perusahaan tidak akan bertambah, “kata Teten..
Teten mengatakan saat ini sekitar 30 juta UMKM belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan, sedangkan perusahaan besar lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk pengajuan.
“Tidak adil kalau perusahaan besar dapat pembiayaan, UMKM mendapatkan pembiayaan yang mahal. Dengan jangka waktu operasional yang singkat,” ujarnya.
Teten mengatakan, credit score yang memuat informasi lain seperti nomor telepon dan informasi PLN bisa menjadi solusi. Saat ini pihaknya sedang berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Jasa Keuangan (OJK) terkait pengembangan kebijakan mendorong penggunaan credit score.
Bahkan, Teten mengatakan, sudah banyak bank yang mulai menggunakan cara tersebut meski masih dalam skala kecil. Sehingga, kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan UMKM mendapatkan pembiayaan yang memadai.
“Saya senang dengan perubahan informasi ini, banyak UMKM yang memang layak bisa mengakses pinjaman perbankan,” kata Teten.
Wartawan: Siti Ayu
Sumber: Merdeka.com
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan dampak meningkatnya impor ilegal ke Indonesia. Dengan dampaknya terhadap pendapatan pemerintah bagi UMKM.
Dikatakan, perlu adanya evaluasi terhadap produk ilegal. Disusul temuan Panitia Kerja Produk Ilegal yang mengungkap permasalahan dengan total biaya Rp40 miliar.
“Iya, kalau itu terjadi maka perekonomian dalam negeri akan terpuruk,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli di Jakarta Utara, Jumat (26/07/2024). Negara yang hilang
Dia mengatakan, pendapatan negara akan berkurang akibat impor barang ilegal. Alasannya, para pebisnis tidak membayar pajak.
Kemudian bisnis lokal bahkan UMKM pun terancam. Tercatat juga banyak toko yang tutup.
“Tanpa membayar pajak, berjualan di internet, menutup toko, negara bisa mengurangi banyak pendapatan, perekonomian dalam negeri kita bisa terpuruk,” jelasnya.
Dia mengatakan sumber produk ilegal tersebut berasal dari berbagai negara. Namun, dia enggan menyebutkan negara mana saja yang terlibat.
“Banyak negara. Jangan bicara satu negara,” ujarnya.
