Jelang Lebaran 2024 BPOM Temukan 28 Persen Sarana Peredaran Pangan Tidak Penuhi Ketentuan

jelang lebaran 2024 bpom temukan 28 persen sarana peredaran pangan tidak penuhi ketentuan 8160b22

kabarkutim.com.com, Jakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan terhadap makanan olahan sebelum, selama, dan setelah .

Hal ini merupakan upaya meningkatkan keamanan pangan dengan memperketat pengawasan terhadap fasilitas distribusi pangan. Juga untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap kemungkinan distribusi pangan tidak sesuai peraturan (TMK) menjelang Ramadhan dan 1445 H.

Bacaan Lainnya

“Selama Ramadhan 2024, akan dilakukan pemantauan serentak di 76 UPT BPOM se-Indonesia untuk menilai peredaran tidak patuh. Tanpa izin edar, kadaluarsa dan rusak,” kata Plt. Lucia Rizka dari Badan Pangan dan Pertanian. Badan Pengawas Obat (BPOM) Jakarta Pusat, Kepala Andalusia, Senin (1/4/2024).

Intensifikasi tersebut berlangsung dalam enam tahap mulai 4 Maret hingga 17 April 2024. Intensifikasi tersebut kini memasuki tahap keempat dan BPOM melaporkan 1.580 dari 2.208 fasilitas atau 72 persen sudah patuh. Dan 628 atau 28 persen fasilitas tidak patuh.

“Jumlah fasilitas yang tidak mematuhi peraturan tersebut mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 13,14 persen dibandingkan tahun lalu.”

Terdapat lima jenis fasilitas yaitu fasilitas ritel tradisional, gudang importir, fasilitas ritel modern, gudang distributor dan gudang e-commerce. Fasilitas yang paling banyak ditemukan produk tidak patuhnya adalah fasilitas ritel tradisional dengan rincian 32.149 produk kadaluwarsa. 12.737 buah rusak. 15.123 lembar tanpa izin edar (TIE).

Fasilitas ritel tradisional menyumbang 31,81 persen produk yang tidak patuh, belum termasuk temuan dari empat fasilitas lainnya yang menambahkan 188.649 produk.

Menurut Lucia, total nilai yang ditemukan dari pemantauan tersebut dengan rincian Rp. 2.294.164.250 setara : Tanpa izin edar Rp. 1.342.499.370. Expired Rp 411.638.636. Rusak Rp. 540.026.244.

Makanan yang tidak mencukupi bisa bermacam-macam jenisnya. Dari pangan yang tidak mempunyai izin edar, jenis pangannya berbeda-beda di setiap daerah.

“43 persen pangan tanpa izin edar berasal dari produk lokal dan impor. Untuk produk impor berupa olahan coklat, rempah-rempah, kembang gula, dan lain-lain. Yang lokal adalah olahan serealia dan makanan ringan.

Sedangkan jenis makanan kadaluwarsa adalah agar-agar, minuman kering, bumbu-bumbu, mie, bihun.

Sedangkan makanan basi meliputi makanan olahan kaleng, pasta, pasta, susu krim, dan susu UHT steril.

Lucia mencatat, produk tanpa izin edar impor lebih banyak ditemukan di kota-kota besar seperti Jakarta.

“Tentu saja karena penduduk di Jakarta memiliki permintaan yang sangat tinggi terhadap produk impor. Dan Jakarta merupakan pusat perdagangan dengan banyak produk yang masuk melalui pelabuhan, bandara dan bagasi penumpang.”

Selain itu, masih terdapat jalur ilegal yang memerlukan pengawasan lebih intensif, terutama di kawasan perbatasan.

Pembatasan makanan yang ketat juga diberlakukan selama Ramadhan untuk bisnis online.

Pengawasan ditingkatkan dengan patroli siber. Sejak patroli tersebut, BPOM menemukan 17.856 tautan ke platform e-commerce yang menjual produk makanan tanpa izin edar dengan perkiraan nilai ekonomi Rp31,8 miliar (Rp31.857.883.004).

“Banyak yang disiarkan secara online, namun BPOM perlu menindaklanjuti temuan tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan adalah memberikan pembinaan, memberikan teguran, memerintahkan distributor mengembalikan produk ke pemasok.”

“Jika perlu, kami juga mengurus perintah pemusnahan produk pangan yang rusak dan kadaluwarsa, serta melindungi produk tanpa izin edar,” jelas Lucia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *