Kemenkes Tegaskan Harga Vaksin COVID-19 Berbayar Tidak Diatur Pemerintah

kemenkes tegaskan harga vaksin covid 19 berbayar tidak diatur pemerintah bea8f7f

kabarkutim.com.com, Jakarta – Pemerintah tidak mengatur harga yang menjadi vaksin pilihan masyarakat per 1 Januari 2024. Total tarif layanan vaksin individu akan bergantung pada masing-masing vaksin. fasilitas kesehatan. .

tergantung fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan,” kata Nadia Tarmizi, Kepala Departemen Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Siti Kementerian Kesehatan RI (Kiminex). Ini. Kesehatan kabarkutim.com.com Rabu 3 Januari 2024. Penetapan harga vaksin Covid-10 sama seperti vaksin lainnya.

Bacaan Lainnya

Nadia menegaskan, pemerintah tidak tertarik untuk menetapkan harga . Peran pemerintah lebih banyak pada penetapan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau tarif utilitas publik (BLU).

Kedua persoalan di atas berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa.

“Nanti harga BLU atau PNBP yang ditentukan oleh pemerintah. Kami tidak mengatur harga,” tegas Nadia.

“Seperti halnya vaksin flu, harga vaksin HPV untuk wanita dewasa belum ditentukan. Kalau kita mandiri, kita tidak akan pernah menentukan harganya.”

Menteri Kesehatan RI Budi Junadi Sadikin mengumumkan perkiraan harga vaksin Covid-19 berbayar pada Sabtu (16/12/2023). Meski belum ada standar rinci dan spesifik, harga vaksin berbayar mencapai ratusan ribu rupee.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, harga vaksin Covid-19 akan ditinjau ulang.

“Kemudian kita akan mempertimbangkan kembali, apakah kita menetapkan harga tertinggi atau meluncurkannya. Nanti masyarakat punya pilihan,” ujarnya usai menghadiri peluncuran Rencana Aksi Nasional Penghapusan Serviks. Cancer di Teater Jakarta di Jakarta pada Sabtu, 16 Desember 2023.

“Iya (harganya) pasti ratusan ribu (rupiah). Ratusan ribu dan itu setiap 6 bulan ya?”

Masyarakat juga dapat mengakses rencana pemberian vaksin Covid-19 berbayar pada tahun 2024 melalui klinik dan rumah sakit swasta.

Budi Gunadi melanjutkan: “Rencananya tahun depan kami akan membuka klinik swasta dan rumah sakit swasta. Kalau mereka mau menyediakan vaksin Covid-19 sendiri, bisa.”

Wakil Ketua Komite Kesembilan Vaksinasi Berbayar DPR RI Kourniasi Movedati menilai kebijakan tersebut belum tiba waktunya untuk diterapkan. Vaksinasi anak bangsa dapat membantu masyarakat dan menyelamatkan masyarakat dari beban masyarakat dengan kebijakan berbayar.

Dalam keterangannya pada Sabtu (30/12), ia mengatakan, “waktunya belum tepat dan masyarakat harus menikmati kemandirian obat-obatan dan perbekalan kesehatan serta bangga menggunakan produk dalam negeri di bawah beban keberadaan negara. ” /2023).

Terkait vaksin Covid-19 berbayar, L. Rizka Al-Andalus, Direktur Jenderal Obat dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Minggu (31/12/2023) mengatakan masyarakat bisa menerimanya di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi. layanan melawan virus Corona. Masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksinasi virus corona

Corniassé menambahkan, Covid-19 merupakan penyakit pandemi yang semakin mewabah. Penyebaran penyakit ini masih ada dan nyata.

Meski jumlah penduduknya begitu besar, kemungkinan besar masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan vaksin Covid.

“Kalau kita masih dibebani anggaran entah berapa dosis vaksin Covid, pasti lebih memberatkan. Kita punya vaksin untuk anak negara, yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan anak negara,” kata Kourniassé. . dikatakan. Ia juga merupakan politikus Fraksi PKS.

Pemerintah mungkin akan meninjau kembali kebijakan vaksin Covid-19 berbayarnya. Kournyasih Mvedati mengatakan setidaknya kebijakan pemberian vaksin Covid-19 berbayar bisa ditunda hingga waktu yang tepat.

Lebih lanjut, Kurniasih membenarkan saat ini kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat akibat varian JN 1.

“Bahkan, penerapan kebijakan tersebut (vaksinasi berbayar) dinilai belum tepat waktu karena terjadi peningkatan kasus Covid-19 di akhir tahun ini.”

Sesuai ketentuan program vaksinasi Covid-19 Menteri Kesehatan (PMK) Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023, kelompok yang saat ini mendapat vaksin Covid-19 gratis adalah kelompok yang belum pernah menerima vaksin Covid-19. -19. -Mereka yang telah menerima 19 vaksin dan setidaknya satu dosis vaksin COVID-19

Baik kelompok pertama maupun kedua, khusus menyasar lansia, lansia dengan penyakit penyerta, orang dewasa dengan penyakit penyerta, tenaga kesehatan garda terdepan, ibu hamil, serta remaja berusia 12 tahun ke atas dan kelompok usia lainnya dengan penyakit Immunodeficiency (orang dengan daya tahan tubuh). . . gangguan): sedang hingga berat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *