Ketua PTMSI Oegroseno: Saya Usulkan ke Pemerintahan Baru Kemenpora dan KONI Dilikuidasi

ketua ptmsi oegroseno saya usulkan ke pemerintahan baru kemenpora dan koni dilikuidasi 195a601

kabarkutim.com – Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) Komjen Pol Purna Oegroseno mengusulkan kepada pemerintahan baru agar hasil pemilihan presiden membubarkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia. . (Connie)

Sebab, kedua lembaga olahraga yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak kegiatan olahraga di tingkat nasional justru semakin merugikan kepentingan olahraga, termasuk tenis meja.

Uegrosino, mantan Wakil Kapolri, terpaksa menyuarakan memburuknya Olimpiade Indonesia karena Kemenpora dan Kony terjerat kepentingan masing-masing.

“Sudah 10 tahun KONI terbentuk sebagai organisasi boneka PTMSI dengan nama PB.PTMSI dan sejak tahun 2014 belum diselesaikan oleh 6 Menteri Pemuda dan Olahraga RI,” kata Oegroseno dalam siaran pers resmi PP.PTMSI. Di Jakarta, Kamis (18/1/2024) pagi.

Ogrosino menambahkan, olahraga bisa dimasukkan kembali ke dalam Depdiknas sebagai kebijakan struktural di pemerintahan, meski berbentuk direktur jenderal olahraga seperti sebelumnya.

Sedangkan peran KONI diambil langsung oleh sayap olahraga, dimana induk olahraga bertanggung jawab langsung dalam penggalangan dana baik dari pemerintah maupun swasta, dalam hal ini tidak bergantung pada sponsor.

Menurut Oegroseno, apa yang dilakukan Presiden Gus Durr semasa menjabat dengan meniadakan Kementerian Koperasi sudah sangat tepat.

Gus Dorr mengamati bahwa peran dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagian besar bersifat formal, tidak secara khusus menangani kepentingan olahraga di tingkat kebijakan.

Oleh karena itu, mantan Kapolda Sumut ini menambahkan, hanya Komite Olahraga Indonesia (KOI) yang menyelenggarakan Pesta Olahraga Indonesia yang merupakan multievent yang bersifat internasional.

“Saya yakin cabor lain setuju dengan usulan ini karena fakta membuktikan mereka lebih menderita hanya karena ketidakmampuan Kemenpora dan Kony,” jelasnya.

Lantas bagaimana masa depan PON untuk program multinasional?

Oegroseno menjawab, sebaiknya pemerintah pusat membentuk satuan tugas (Satker) setiap program PON yang bekerja minimal dua tahun (satu tahun sebelum dan sesudah) olahraga nasional empat tahunan tersebut.

Apalagi pimpinan penyelenggara PON di lapangan adalah orang-orang yang ada di pertandingan yang lebih mengetahui teknik dan teknik. Setahun berlalu, puluhan pemain Handicap Batanghari belum juga menerima bonusnya. Hampir setahun handicappers Kabupaten Batangari, Jambi yang berjumlah sekitar 60 pemain belum mendapatkan bonus performa. kabarkutim.com.co.id 31 Maret 2024

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *