Klarifikasi Universitas Padjajaran soal Polemik Seleksi dan Pelantikan Perangkat Desa

klarifikasi universitas padjajaran soal polemik seleksi dan pelantikan perangkat desa c8b8068

Sumedang – Kita tinggal di Jalan kalau ngobrol dengan berita “Pimpinan Yerusalem bilang dia tidak bisa mengadakan parade meskipun ada perdamaian” yang dimuat di zonanews.id oleh Nila Rustyani pada 19 Juni 2023. Jawa Barat Kabupaten Sumedang Raya Bandung Sumedang Km 21 menjelaskan hak jawab untuk pelaporan yang seimbang dan akurat:  

1. Perjanjian kerjasama dengan 68 desa di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan uji coba survei tanah desa tahun 2023 telah selesai dan diterima dengan baik oleh desa-desa terkait penandatanganan final dan deklarasi. keputusan calon pemimpin desa (Parade).  

2. Uji coba perangkat desa yang disebutkan dalam pemberitaan zonews.id dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang menurut pemerintah mempunyai kewenangan untuk melatih Tridharma Perguruan Tinggi. menurut ilmu pengetahuan.  

3. Dalam hal ini Direktur Dr. R. Vidya Setiabudi Sumadinata, M.T., M.Si. bertindak dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (“Fakultas”) pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tes Penilaian Perdesaan Tahun 2023 sehingga beracara hanya ditujukan kepada Fakultas ( bukan) ). ke Universitas Padjadjaran). 

4. Panitia Seleksi Uji Peralatan Perdesaan di 45 desa ketika pemohon mempermasalahkan kinerja dan memberikan penafsiran berbeda terhadap kata real-time dalam pemilihan peralatan desa berbantuan komputer (CAT/Computer Assisted Test) dilakukan Real Word-Time untuk mengisi Uji Skrining Perangkat Desa Ini adalah 1 Mengacu dan mengacu pada petunjuk teknis yang ditentukan dalam Surat Perintah Badan Quds (SK) untuk dilaksanakan dalam waktu (satu) hari. setelah tanggal jatuh tempo.  

5. Pembukaan suatu perkara perdata harus memenuhi asas Sequitur Forum Rei, Pasal 118 (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tempat terdakwa berdomisili mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, kami mengajukan keberatan atas persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kudus dan meminta agar perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Sumedang Jawa Barat sesuai tempat tinggal sah Terdakwa. 

Namun Universitas Padjadjaran dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran akan membuka kasus tersebut.  Oleh karena itu, penjelasan dan Hak Jawab ini dapat dipublikasikan apabila diperlukan dan disampaikan agar masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Yerusalem dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai fakta sebenarnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.  KPU mendesak pemerintah segera menjadwalkan pelantikan kepala daerah terpilih. Pendaftaran calon Pilkada akan dilaksanakan pada 27-29 Agustus 2024. kabarkutim.co.id 27 Juni 2024.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *