Mahfud MD Bongkar Akal-akalan Aparat Rebut Tanah Adat untuk Keruk Tambang

mahfud md bongkar akal akalan aparat rebut tanah adat untuk keruk tambang 312b8a3

kabarkutim.com.com, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfoud MD Fatah mengungkap perampasan lahan yang bisa diterima untuk kemungkinan operasi penambangan. Operasi tersebut menghindari komplikasi hukum karena juga melibatkan aparat penegak hukum.

Mengutip pengalamannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfoud MD mengatakan, dari 10.000 pengaduan yang didaftarkan Badan Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2024, 2.587 di antaranya merupakan kasus .

Bacaan Lainnya

“Jadi ini masalah besar di negeri ini. Ada yang bilang aturannya sudah ada, tinggal dijalankan saja. .” Ujarnya pada 2024, Minggu (21/1/2024) dalam sesi debat Wakil Presiden.

Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahfud menemukan laporan banyaknya kasus pemaksaan lahan.

“Izin Pertambangan dibatalkan MA, sudah 1,5 tahun tidak dilaksanakan. IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan Mas Gibran, IUP dibatalkan atas perintah MA. Putusan ada inkracht, 1, tidak berfungsi selama 5 tahun,” jelasnya.

“Saat kami kirim orang ke sana, polisinya tiba-tiba dipindahkan. Cuma kami tidak tahu apa yang kami minta. Padahal ranjau kami digeledah dan dieksploitasi di sana,” kata Mahfoud.

Merujuk pada kasus tersebut, Mahfoud menegaskan, strategi yang harus diambil kabinet adalah terkait pengendalian birokrasi pemerintahan dan aparat penegak hukum.

Mahfoud MD menegaskan, “Karena kalau jawabannya adalah melaksanakan aturan, maka itu ideal. Jadi bagi aparat penegak hukum, hanya atasan saja yang bisa memerintahkannya.”

Calon Wakil Presiden (Kawapress) Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar atau Kak Emin menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 terkait persoalan penambangan dan penangkapan ikan ilegal serta pembalakan liar yang masih marak di Indonesia.

Sebelumnya, Mahfoud mengatakan pemerintah masih belum memiliki informasi lengkap mengenai daftar penambangan liar, penangkapan ikan, dan pembalakan liar. Oleh karena itu, permasalahan penambangan liar dan permasalahan lainnya tidak dapat diselesaikan dengan cepat karena tidak jelasnya data.

“Belum ada solusi yang komprehensif, makanya penting untuk membuka data. Data adalah dasar penyelesaian, kita ikut serta dalam upaya penyelesaian,” kata Mahfoud, JCC, pada debat wakil presiden kedua di Jakarta, Minggu (21/1/2019). 2024).

Namun menurut Kak Imin, yang tak kalah mengkhawatirkannya adalah jumlah penambangan liar di Indonesia semakin meningkat dan sangat merugikan negara, khususnya masyarakat sekitar tambang. Cak Imin mengatakan, data Kementerian ESDM tercatat ada 2.500 tambang ilegal yang tersebar di Indonesia.

“Selain yang disampaikan Pak Mahfoud, hal yang mengkhawatirkan adalah data ESDM menunjukkan ada 2.500 tambang ilegal,” kata Cak Aymin.

Selama ini, menurut Kak Emin, penambangan legal saja belum membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar tambang, apalagi maraknya penambangan liar.

Di sisi lain, Cac Imin menyoroti permasalahan lain, seperti proses bisnis penambangan dan bongkar muat yang masih dianggap sembrono dan kerap menimbulkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja asing mendominasi pertambangan di Indonesia.

“Kita melihat dalam proses penambangan, dalam usaha pertambangan kita, bongkar muat dilakukan secara asal-asalan, terjadi kecelakaan, tenaga kerja asing mendominasi, sebaliknya pelepasan dan pengembangan pertambangan tidak signifikan bagi kesejahteraan negara. Masyarakat sekitar,” ujarnya.

Misalnya Kak Aimin yang mengatakan pertumbuhan ekonomi di Sulteng sudah mencapai 13%, namun masyarakatnya masih miskin. Hal ini membuktikan aliran hilir belum berjalan dengan baik dan penambangan liar harus dihilangkan.

“Sangat tinggi (pertumbuhan ekonomi), tapi masyarakat masih miskin dan belum bisa menikmati, juga aliran yang ingin kita lakukan tetap ilegal,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *