Masih Ada Diskon Pajak Kendaraan, Ini Daftar Lengkapnya

masih ada diskon pajak kendaraan ini daftar lengkapnya a08e806

Jakarta, 1 Desember 2023 – Pemerintah daerah di beberapa provinsi di Indonesia memberikan keringanan pajak kendaraan pada bulan ini.

Program ini bertujuan untuk membantu wajib pajak yang mengalami keterlambatan atau keterlambatan pembayaran.

Berikut daftar provinsi yang menawarkan program penghindaran pajak kendaraan, hasil penelusuran kabarkutim.com Otomotif di berbagai sumber:

1. Sumatera Selatan Pengurangan pajak kendaraan di Sumsel mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2023. Pembebasan biaya pajak dan bunga sudah termasuk, penundaan pembayaran PKB selama dua tahun dan penundaan hanya satu tahun modal lebih dari itu. Dan PKB tahun besar pada tahun berjalan, serta BBNKB kedua dikurangi 50 persen.

2. DKI Jakarta Pengurangan pajak kendaraan di DKI Jakarta berlangsung mulai 22 Juni hingga 29 Desember 2023. Keringanan tersebut berupa penghapusan sanksi administratif terhadap PKB dan BBNKB.

3. Pembebasan pajak kendaraan di Jawa Barat di Jawa Barat mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 23 Desember 2023. Keringanan yang diberikan berupa potongan PKB untuk kendaraan yang menunggak lebih dari tujuh tahun, dimana hanya perlu membayar selama tiga tahun. Pembebasan BBNKB II sebagai pokok dan hukuman.

4. Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah berlaku mulai tanggal 26 April sampai dengan 22 Desember 2023. Kelonggaran yang diberikan antara lain pembebasan sanksi administrasi atau denda PKB, kelonggaran BBNKB kedua dan selanjutnya, serta keringanan pajak progresif.

5. Banten Pembebasan pajak kendaraan di Banten berlaku mulai 3 Juli hingga 23 Desember 2023. Keringanan yang diberikan meliputi pembebasan denda PKB, bebas pokok, denda BBNKB II, dan potongan PKB sebesar 20 persen untuk mutasi.

6. Sumbar Wilayah Sumbar terdapat keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berupa bebas sebagian modal PKB, bebas BBNKB II, bebas denda PKB, bebas denda BBNKB dan bebas denda SWDKLLJ. Berlaku hingga 23 Desember tahun ini.

Legislator PKB perlu wacana pengajuan hak penyidikan di DPR RI, jangan takut, kata Yanuar Prihatin, Wakil Ketua Komisi II DPR RI. DPR mengajukan hak bertanya kepada RI terkait pelaksanaan pemilu 2024. kabarkutim.com.co.id 23 Februari 2024

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *