Mentan Koordinasi dengan Satgas Pangan Jaring Pengecer Pupuk Nakal

mentan koordinasi dengan satgas pangan jaring pengecer pupuk nakal f368338

kabarkutim.com.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pihaknya akan memanfaatkan kerja sama dengan Mabes Polri untuk mengatasi permasalahan oknum dan di seluruh Indonesia.

“Kami selalu mendampingi Satgas Pangan Mabes Polri, kemudian kami minta adanya pengawasan di daerah agar petani kita tidak menjadi korban hanya karena satu atau dua kuintal pupuk,” kata Amran di Jakarta, Rabu. (21/2/2024).

Bacaan Lainnya

Amran mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan menanggapi keluhan dan laporan adanya aktivitas tidak etis yang diduga dilakukan beberapa pengecer pupuk di berbagai sektor.

Ia mengatakan, telah mengunjungi 15 provinsi dan berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum (APH) daerah, baik polda maupun polda, untuk menindak tegas jika ditemukan dalam pendistribusian pupuk oleh pengecer atau distributor pupuk.

“Kami menemukan bahwa pengecer pupuk terkadang bermain-main. “Saya bilang, kami sudah bilang ke Polda, tolong ditindak,” kata Amran.

Amran berharap para petani sebagai tulang punggung pangan negara dan negara tidak mengalami kesulitan khususnya dalam penyediaan pupuk untuk menunjang proses bertani.

“Kami mendapat sinyal dan di Jatim, Jateng, kami langsung minta bantuan aparat penegak hukum, para petani ini garda terdepan pangan kami,” kata Amran.

Oleh karena itu, Amran menekankan perlunya penegakan hukum secara tegas terhadap pengecer atau distributor pupuk yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah dan memberikan pencegahan terhadap praktek-praktek yang merugikan petani.

“Petani kita hanya butuh pupuk bersubsidi dan jumlahnya hanya satu kuintal, dua kuintal, empat kuintal. Tidak memerlukan biaya apa pun, maksud saya tidak memerlukan biaya banyak. “Jangan mempersulit,” desak Amran.

Amran menekankan, fokus pada petani sangat penting karena merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara dan negara.

Menurut Amran, suatu negara bisa mengalami krisis kesehatan, namun tidak krisis pangan, karena dapat menimbulkan konflik sosial dan mengganggu stabilitas negara.

“Kami sepakat yang mempermainkan nasib petani, apalagi dengan pupuk ini, kami sepakat kami batalkan (izinnya), tidak ada kompromi, ini masalah negara, masalah pangan. Ya, ketahanan pangan adalah yang utama. keamanan negara”, tegas Amran.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *