kabarkutim.com.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar menyarankan agar ada insentif bagi daerah untuk mencapai target tersebut.
Yang patut dicatat, indeks pendidikan masyarakat sebesar 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Hal ini merupakan hasil Survei Nasional Edukasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Mahendra mengatakan, salah satu upaya mencapai tingkat target inklusi dan literasi keuangan adalah melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Intensifikasi). Saya berharap ada kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan.
“Kami berharap melalui Intensify kita dapat melanjutkan dan memperkuat kolaborasi dan sinergi tersebut,” kata Mahendra saat peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan di Jakarta, Kamis (22 Agustus 2024).
Perdana Menteri Mahendra juga meminta dukungan kuat di hadapan Menteri Koordinator Perekonomian Eirlanga Hartarto. Hal ini juga mencakup pemberian insentif kepada pemerintah daerah.
Ia menyarankan bahwa, tanpa pamrih, pemerintah daerah dapat menawarkan insentif jika mereka dapat mencapai tujuan inklusi dan pendidikan keuangan. Konsep serupa telah diterapkan dalam praktik di daerah-daerah yang tingkat inflasinya dapat dipertahankan.
“Berkaitan dengan hal tersebut, kami juga berharap dukungan para Menteri Koordinator lintas pemerintahan dapat memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan pendidikan dan inklusi keuangan di daerahnya,” jelas Mahendra.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hartarto menyatakan target tingkat inklusi keuangan adalah 98% pada tahun 2045. Untuk itu, beberapa strategi komprehensif telah dikembangkan di Indonesia untuk mencapai target emasnya.
Menko Airlanga tidak sendirian melakukan hal tersebut. Kami juga bekerja sama dengan Kantor Jasa Keuangan (OJK) untuk mencapai tujuan inklusi keuangan. Program peningkatan indeks inklusi keuangan dikemas dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan.
“Langkah ini merupakan wujud sinergi bersama antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) baik pemerintah maupun otoritas keuangan,” kata Menteri Koordinator Airlanga pada acara peluncuran Gencarkan di Jakarta, Kamis (22 Agustus 2024).
Program Intensifikasi disebut dikelola oleh OJK, DNKI, dan Tim Daerah Percepatan Akses Keuangan (TPAKD). Kami berharap kolaborasi antar pemangku kepentingan ini dapat mempercepat pertumbuhan inklusi dan literasi keuangan.
“Untuk mendukung tujuan pembangunan nasional jangka panjang yaitu mencapai 98% inklusi keuangan pada tahun 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar melihat adanya peluang besar untuk berkolaborasi guna meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Mengingat terdapat banyak cabang Badan Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di berbagai cabang.
“Potensi kerja sama sangat besar. Indonesia memiliki lebih dari 3.500 cabang bank umum, sekitar 1.400 BPR (Bank Perekonomian Rakyat) dan lebih dari 1.500 lembaga keuangan lainnya, serta 531 TPAKD di provinsi dan daerah/kota.”
Melihat potensi tersebut, Mahendra memulai gerakan bersama untuk mencapai tujuan inklusi dan literasi keuangan di tanah air.
“Kami bersama Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dipimpin oleh Menteri Koordinator dan TPAKD membuat inisiatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang disebut Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). pergerakannya,” jelasnya.
