kabarkutim.com.com, ada empat risiko dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan yang dilakukan Pemprov DKI yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya melakukan pencegahan dan memetakan profil risiko yang ada, agar dapat diprediksi secara dini.
“Ini bagian dari manajemen risiko. Agar hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Ivan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Senin (29/1/2024). .
Ivan menjelaskan, terdapat beberapa profil risiko dalam melakukan pembangunan perumahan, seperti risiko kinerja, risiko pelayanan, risiko kecelakaan kerja, dan risiko reputasi. Oleh karena itu, sejumlah upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengurangi risiko yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
“Sebagai antisipasi hal tersebut, Ditjen Perumahan menerapkan tujuh kunci manajemen risiko pembangunan infrastruktur perumahan, yaitu tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, tepat pengelolaan, tepat manfaat, tepat temuan dan tanpa keluhan,” ujarnya.
Selain itu, Evan menjelaskan tiga pendekatan sebagai langkah yang diharapkan. Pertama, pendekatan struktural melalui pembentukan satuan kerja yang mempunyai kemampuan mencegah tindakan korupsi, mengembangkan sistem informasi yang terbuka dan transparan, menetapkan aturan yang lebih rinci dan komprehensif agar lebih efisien dan akuntabel, serta memperbaiki tata kelola. Tipuan.
Kedua, pendekatan budaya untuk mengubah budaya kerja, dan terakhir, pendekatan etis yang mengarahkan seluruh pegawai untuk meningkatkan tugas dan niatnya untuk melakukan aktivitas yang beretika sehingga kepercayaan pegawai terhadap lingkungan kerja semakin meningkat.
“Kami ingin masyarakat yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Perumahan, dan koperasi perumahan di provinsi dapat memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Inspektur Transportasi Joko Setijoverno mencatat konglomerasi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) sekitar 95 persen merupakan pemukiman. Situasi ini disebut darurat di angkutan umum.
Joko menilai akses angkutan umum dari kawasan pemukiman di Bodetabek seharusnya sangat mudah. Tidak terbatas pada moda transportasi tertentu.
“Indonesia sedang mengalami krisis transportasi umum. Di Bodetabek, sekitar 95 persen pemukiman tidak memiliki akses terhadap layanan transportasi umum. Padahal, idealnya, warga harus bisa menemukan halte bus, terminal bus, atau stasiun kereta api. jalan kaki 500m,” ucapnya Joko dalam keterangannya, Minggu (28/1/2024).
Sebagai perbandingan, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Daerah itu mencontohkan pangsa angkutan umum di DKI Jakarta. Saat ini, sekitar 7,3 juta atau lebih dari 65 persen penduduk DKI Jakarta terlayani oleh transportasi umum yang ada.
“Namun, hanya 656.000 orang, atau kurang dari 5 persen penduduk Bodetabek, yang terlayani oleh angkutan umum yang ada.
Padahal, berdasarkan cakupan pelayanan dalam jarak 500 meter dari titik simpang, angkutan umum massal yang ada mampu melayani 7,97 juta orang atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek,” tambah Joko.
Ia mencatat, berdasarkan cakupan pelayanan dalam jarak 500 meter dari simpang susun, angkutan umum massal yang ada mampu melayani 7,97 juta orang atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek.
“Kalau 1 penumpang sama dengan 2 perjalanan, maka total orang yang menggunakan angkutan umum adalah 1,14 juta orang. 7,97 juta orang – 1,14 juta orang, itu selisih 6,83 juta orang.”
Joko mengatakan total jumlah penumpang Transjakarta yang tersedia pada 2023 sebanyak 1,17 juta penumpang per hari. Setelah itu, Jalur Pinggiran Jabodetabek akan menampung 952.000 penumpang per hari pada tahun 2023, dan MRT akan menampung 40.000 penumpang per hari pada tahun 2022. .
Selain itu, LRT Jabodebek akan menampung 54.117 penumpang per hari pada September 2023, LRT Jakarta akan menerima 2.800 penumpang per hari pada tahun 2023, dan TransJabo akan menerima 55.442 penumpang per hari pada tahun 2022.
Selanjutnya Jabodetabek Regency Connection (JRC) 6.948 penumpang per hari pada tahun 2022 dan Jabodetabek Airport Connection (JAC) 842 penumpang per hari pada tahun 2022. Total ada 2,28 juta penumpang per hari.
Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Negara (BP Tapera) tahun 2023, menurut tipe perumahan, kawasan perumahan di Jabodetabek dibagi menjadi tiga klasifikasi berdasarkan rata-rata harga setiap komplek perumahan. Kami menemukan 158 kelas atas, 268 kelas menengah, dan 1584 kelas bawah untuk total 2010 apartemen.
“Kurang dari 5 persen kawasan pemukiman yang menggunakan layanan angkutan umum. Peluang besar bagi Transjakarta untuk ikut melayani sejumlah kawasan pemukiman di Bodetabek,” kata Joko.