Pemerintah Gencar Sosialisasi Prinsip Restoratif dan Diversi

pemerintah gencar sosialisasi prinsip restoratif dan diversi 818a0a4

kabarkutim.com Tekno – Orang tua ingin anaknya tumbuh dalam lingkungan yang baik, menikmati layanan pendidikan dan terhindar dari jeratan kejahatan, baik menjadi korban maupun pelaku. Namun, terkadang perjalanan hidup tidak selalu seindah yang diharapkan. Sekelompok anak di Indonesia terpaksa harus diadili hukum karena dianggap melakukan kejahatan. Kekhawatiran tersebut tergambar dari statistik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat pada periode 2016-2020, KPAI mencatat ada 655 anak yang berhadapan dengan hukum akibat tindakan kekerasan. Rinciannya, 506 anak menjadi sasaran kekerasan fisik dan 149 anak mengalami kekerasan psikis. Anak-anak yang nakal dan akhirnya menjadi penjahat merupakan tren yang meresahkan. Menghadapinya bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga saja, namun juga merupakan tantangan besar. Di sisi lain, ketika melalui proses hukum, anak tetap harus dilindungi hak dan privasinya karena status anak yang dimilikinya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 secara khusus mendefinisikan keadilan bagi anak dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana anak. Undang-undang tersebut mengatur rentang usia anak yang terlibat kasus hukum, yaitu 12 hingga 18 tahun. Sistem peradilan anak di Indonesia secara ketat menerapkan konsep keadilan restoratif dan proses konflik. Keadilan restoratif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses pidana untuk mencari solusi yang dinegosiasikan dan untuk menetapkan tanggung jawab yang tidak bersifat pembalasan. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Osman Kunsong, menekankan pada rehabilitasi, prinsip rehabilitasi dan rehabilitasi bertujuan untuk melindungi kesehatan mental anak dan menghindari diskriminasi terhadap anak yang terlibat. Dengan begitu, anak bisa kembali ke lingkungan sosialnya tanpa takut dicap sebagai penjahat. Menurutnya, proses feedback memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah berdamai antara korban dan anak. Kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan. Ketiga, mencegah anak-anak dirampas kebebasannya. Oleh karena itu, dalam proses peradilan, anak hendaknya didampingi oleh pejabat yang mempunyai pengetahuan khusus mengenai permasalahannya. Osman Kinsong menjelaskan, “Padahal, saat mengusut kasus anak, penyidik ​​terpaksa berkonsultasi dengan penyuluh masyarakat.” Selain itu, ia menjelaskan prinsip rehabilitasi dan konflik harus disebarluaskan secara sosial agar masyarakat dapat memahami dan teredukasi. Tentang sistem peradilan pidana anak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan martabat dan nilai anak. Saluran media, jelas Osman Kinsong, juga mengajak mitra medianya untuk bekerja sama menjaga dan melindungi identitas anak yang terlibat masalah hukum. “Jika anak melakukan tindak pidana, mereka mendapat perlakuan hukum khusus yang berbeda dengan orang dewasa. “Peradilan pidana anak menekankan pentingnya pemidanaan positif, yakni pemidanaan yang tidak memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan,” ujarnya. Media sosial baru-baru ini mengungkap bahwa bayi Vincent Romps diberi nama FLR.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *