Waduh, Ditemukan 89 Dugaan Pemalsuan KK saat PPDB di Jawa Barat

waduh ditemukan 89 dugaan pemalsuan kk saat ppdb di jawa barat 85d81b4

Jawa Barat – 89 temuan dugaan pemalsuan kartu keluarga siswa (KK) pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2023. Hal ini dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar).

Tim Pemprov Jabar tengah berupaya mengusut 89 kasus dugaan dokumen palsu. Kami berharap ke depan bisa memastikan apakah informasi tersebut palsu atau asli, kata Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat itu. Dinas Pendidikan Wahyu Mijaya di Bandung, Kamis 3 Agustus 2023.

Ia mengatakan, 89 kasus tersebut terjadi di 28 sekolah yang tersebar di 15 kota/kabupaten di Jabar, ada yang sekolah menengah pertama, sekolah unggulan, pusat kota padat penduduk, dan lain sebagainya.

“Walaupun sebenarnya dia adalah orang yang memalsukan informasi, namun tanpa memalsukan informasi, dia bisa masuk sekolah tersebut karena kuota memungkinkan. Cara pemalsuan KK saat PPDB

Dia menjelaskan, oknum oknum tersebut mengubah kode QR di KK dengan tujuan mendapatkan akses ke situs Disdukcapil palsu yang dibuat untuk memverifikasi informasi alamat guna menumbangkan skema zonasi PPDB.

Jadi dia membuat URL yang disajikan (website) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu asli, padahal palsu. Jadi ketika pemeriksa melihat checklistnya, langsung disetujui. Tapi kalau dilihat detailnya, URL aslinya , itu berbeda, “katanya. .

Adanya pemalsuan data tersebut mengejutkan tim pemeriksa yang dibentuk Dinas Pendidikan Jabar, karena 89 siswa diterima atau lolos tahap seleksi PPDB.

Saat ditanya soal dugaan kelalaian auditor, Wahew mengatakan temuan itu kemungkinan besar karena keadaan saat pemeriksaan sedang batas waktu penutupan PPDB.

Oleh karena itu, menurut dia, mereka diduga tidak sepenuhnya fokus dalam mengidentifikasi kaitan disdukapil.

“Temuan awal sebanyak 4.791 kasus, yang kita temukan langsung dari pengawas sekolah. Jadi 89 kasus ini terlacak sistem. Kita kerjakan tahap awal, tapi masih ada yang lolos. Kita dalami,” ujarnya. dikatakan.

“Waktu validatornya terbatas, lagipula pendaftarnya ada. Semakin banyak, kemungkinan (hasil) akan relevan dengan acara yang sedang berlangsung. Kami usahakan jangan sampai ada kesalahan,” tuturnya. Asas praduga tak bersalah

Terkait 89 kasus tersebut, dia menegaskan, Disdik Jabar mengedepankan asas tidak bersalah dan perlindungan anak.

Pihaknya memberi waktu satu tahun hingga akhir tahun ajaran bagi mereka yang dinyatakan bersalah untuk berpindah sekolah.

“Dalam Pergub, kita bisa mencabut dokumen yang tidak asli. Tapi kita utamakan perlindungan anak. Kita buka tempat ini, siswa masih bisa bersekolah di tempat itu, lalu mereka bisa putus sekolah. Mereka boleh keluar atau pergi. langsung ke sekolah lain,” kata Wahyu Mijaya.

Baca artikel edukasi menarik lainnya di link ini. Bullying SMA Binus BSD, Saksi Advokat: Kejahatan Remaja Biasa “Iya, kalau kejahatan yang dilakukan oleh siswa SMA ya. . Pengacara, Bonter OL Tobing. kabarkutim.com.co.id 23 Februari 2024

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *