Waspada! Modus ‘Online Scamming’ Ada di Sekitar Kita

waspada modus online scamming ada di sekitar kita fb61022

kabarkutim Tekno – Dengan berkembangnya teknologi, permasalahan kejahatan seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya penipuan online, menjadi hal yang harus diwaspadai. Mandat pemerintah TPPO adalah merespons dengan cepat, berkoordinasi dengan otoritas setempat, dan memberikan perlindungan bagi korban penipuan online. Selain itu, korban diidentifikasi berdasarkan UU TPPO, diberikan bantuan hukum serta pemulihan fisik dan mental. Keinginan untuk bekerja di luar negeri dan janji gaji yang besar menjadi daya tarik dalam kasus TIP. Persyaratan administrasi seperti pengurusan paspor lebih mudah dan tidak melalui proses administrasi yang panjang. Plt Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Polhukam Kemenkominfo) yang diwakili oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Astrid Ramadiah Wijaya mengatakan, TPPO tersebar luas di Tenggara. Asia, khususnya Indonesia.  Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan mencegah TPPO melalui dua strategi, yakni menindak konten atau situs yang merekrut pekerja secara ilegal dan melakukan berbagai kegiatan peningkatan kesadaran. “Hingga Agustus tahun ini, pemerintah telah menangani 2.842 kasus penipuan online yang berujung pada TPPO. Pekerja yang direkrut menggunakan penipuan online melalui lowongan,” kata Astrid dalam paparannya, dikutip dari kanal YouTube Direktorat Jenderal Informasi Publik dan Informasi Publik. Komunikasi (Ditjen IKP) Kemenkominfo . Lanjutnya, lowongan kerja online ini menawarkan gaji fantastis, tidak memerlukan formalitas seperti visa, dan berasal dari perusahaan yang tidak dikenal. Setelah dipekerjakan, para pekerja sering kali dieksploitasi secara fisik dan emosional. Sementara itu, Direktorat Perlindungan WNI Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Susapto Anggoro Broto juga mencontohkan kasus penipuan online yang sering terjadi di masyarakat. “Modus operandi ini tersebar secara online” yang kemudian dikumpulkan melalui grup Whatsapp untuk mengumumkan proses keluarnya pekerja, sehingga para pekerja tidak mengetahui siapa yang mempekerjakan mereka. Para pekerja tersebut mendapatkan visa liburan dan kemudian dilatih untuk bekerja ilegal,” tegasnya. Kota Medan merupakan salah satu daerah yang berkomitmen dalam upaya sosialisasi dan pencegahan ancaman akibat tingginya TPPO di Provinsi Sumut. Wakil Direktur Jenderal Reserse Kriminal Polda Sumut, AKBP Alamsyah P. Hasibuan mengatakan, penyalahgunaan dokumen perjalanan yang dilakukan pelaku TPPO biasanya dilakukan dengan menggunakan paspor yang seharusnya hanya berlaku tiga bulan sebelum keberangkatan karena kesulitan prosedur saat kembali ke Indonesia,” jelasnya. dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumut Adi Mansar menambahkan, perlu adanya upaya jangka panjang di masyarakat. Salah satunya adalah sistem izin kerja harus dicatat dan diberitahukan kepada negara. Perlunya peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan bantuan untuk membantu calon pekerja memilih pekerjaan di luar negeri agar terhindar dari TPPO,” kata Adi. Pentingnya edukasi keuangan di era perdagangan digital. Di era digital ini, investasi menjadi hal yang penting. lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Tersedia juga platform investasi online yang memberikan kemudahan bagi investor pemula.kabarkutim.co.id 2 Juli 2024

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *